Sabtu, 05 Desember 2009
KECEWA DENGAN SIKAP PARTAI DEMOKRAT
DUKUNG DEMO ANTIKORUPSI 9 DESEMBER 2009
Sabtu, 28 November 2009
DUKUNG DEMO DAMAI ANTI KORUPSI
Eko Budiyanto, S.Sos.
Alumni Kriminologi UI
Selasa, 24 November 2009
SUPER ANGGODO
1. POLRI dan JAKSA sangat patuh terhadap Anggodo. Apa yang Anggodo inginkan, mereka patuhi. Hal ini dapat dilihat dari rekaman di MK dan dengan dilanjutkannya kasus Bibit-Chandra ke persidangan oleh POLRI dan KEJAKSAAN.
2. Presiden SBY secara jelas telah memerintahkan penghentian kasus Bibit-Chandra sesuai dengan hasil rekomendasi Tim 8. Namun yang terjadi adalah POLRI dan KEJAKSAAN tetap melanjutkannya sesuai dengan scenario yang Anggodo inginkan. Jadi dapat disimpulkan dengan sebuah lelucon “sebenarnya yang menguasai POLRI dan KEJAKSAAN adalah Anggodo dan bukan supremasi hukum”. “POLRI DAN KEJAKSAAN LEBIH TAKUT DAN PATUH KEPADA ANGGODO DARIPADA PRESIDEN DAN RAKYAT”.
3. POLRI menyerahkan kasus Anggodo kepada KPK karena merasa ‘tidak memiliki bukti kuat’ untuk mengkasuskan Anggodo. Lantas rekaman yang diperdengarkan di MK itu apa? Ataukah POLRI dan KEJAKSAAN takut Anggodo buka mulut kalau mereka tetap mengkasuskan Anggodo? Lantas kenapa takut kepada Anggodo? Apakah mereka sudah telanjur dipegang kartunya oleh Anggodo ? Atau apakah sudah banyak oknum POLRI dan KEJAKSAAN yang terlibat dalam hal ini? Barangkali memang sudah terlanjur…….
4. Dengan diserahkannya kasus Anggodo kepada KPK, maka hal itu justru menunjukan bahwa KPK ternyata bebas dan bersih daripada pengaruh Anggodo dan uangnya. Karena POLRI dan KEJAKSAAN tidak berani mengusutnya dengan alasan “TIDAK MEMILIKI BUKTI CUKUP KUAT”
5. Saya rasa bagi semua orang sudah tahu bahwa bukti rekaman yang diperdengarkan di MK sudah merupakan bukti kuat untuk menjerat Anggodo. Dan untuk sampai kepada kesimpulan seperti itu kita tidak perlu sekolah hokum atau memahami hukum.
6. Saya sangat berduka cita kepada POLRI DAN KEJAKSAAN kita, ternyata SDM nya kurang bagus dan integritas serta profesionalitasnya sangat rendah. Harus dibenahi system rekruitmen dan system kenaikan pangkat dan penempatan SDM untuk tempat-tempat strategis agar dilihat dari sudut prestasi penegakan hukum dan bukan besar2an setoran.
7. Sebaiknya KAPOLRI dan KOMJEN SUSNO DUADJI dan semua PATI dan PAMEN yang terlibat dalam kasus Bibit-Chandra serta JAKSA AGUNG dan oknum kejaksaan yang terlibat segera mengundurkan diri dengan kesadaran dan jiwa besar. Daripada hangus dengan menanggung malu seumur hidup.
Senin, 23 November 2009
KOMENTAR TENTANG KORUPSI
TURUT SEDIH DENGAN KEJADIAN NENEK MINAH, YANG KARENA MENGAMBIL 3 BUAH CACAO DAN TELAH MEMINTA MAAF KEPADA MANDOR NAMUN MASIH DISIDANGKAN JUGA, KATANYA JAKSA SIH DEMI PENEGAKAN HUKUM....MASA SIH.....BANYAK LO KASUS KORUPSI BESAR YANG BEBAS2 AJA. PERTANYAANNYA, KENAPA TIDAK BISA BERBELAS KASIH DAN MEMBERI KEADILAN KEPADA RAKYAT KECIL DALAM BIDANG PENEGAKAN HUKUM? DAN KENAPA BISA 'BERBELAS KASIH' KEPADA PARA KORUPTOR? APA PADA DAPAT JATAH NIH DARI PARA KORUPTOR SEHINGGA KASUS KORUPSI JADI RINGAN HUKUMANNYA? TERUS TERANG AJA DEEEEEGH
TURUT BERSEDIH TERHADAP ORANG YANG DISIDANGKAN KARENA MENGISI BATERAI HP DITEMPAT UMUM......DAN GA TANGGUNG2 ANCAMAN PIDANANYA, 7 TAHUN BHO ! PADAHAL BANYAK KASUS KORUPSI YANG BEBAS2 AJA DAN CUMA RINGAN HUKUMANNYA......BETAPA HEBATNYA JAKSA KITA DALAM MENEGAKKAN HUKUM YA........SEBENARNYA PADA SEKOLAH DIMANA SIH TUH JAKSA2...
EKO BUDIYANTO, S.SOS.
ALUMNI KRIMINOLOGI UI
Minggu, 22 November 2009
SARAN KEPUTUSAN KASUS BIBIT-CHANDRA
Namun jika ternyata kasus BIBIT – CHANDRA tetap dipaksakan masuk ke persidangan dan bukti-bukti yang ada tidak kuat, dengan ketetapan hakim membebaskan mereka, maka KAPOLRI beserta KOMJEN SUSNO DUADJI dan para penyidik lain baik pati dan pamen yang terlibat dalam penyidikan terhadap BIBIT-CHANDRA harus dipecat dan bersedia mundur dengan jiwa besar. Begitu juga dengan pihak Kejaksaan , semua yang terlibat dalam rekayasa itu harus dipecat dan berani menerima pemecatan itu dengan jiwa besar. Jika mereka masih tidak mau turun, maka presiden SBY dapat memecatnya dengan dasar hukum pemecatan yang tepat.
Patut diketahui bahwa POL:RI dan KEJAKSAAN merasa dirinya terancam oleh adanya KPK, hal itu karena :
1. Adanya KPK dengan kewenangannya yang luas itu akan mempersempit “lahan” korupsi POLRI dan KEJAKSAAN dalam bidang penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi di Indonesia karena selama ini ‘barangkali’ kasus-kasus korupsi ini menjadi ‘lahan’ bagi POLRI dan KEJAKSAAN dalam mencari kekayaan dengan cara mempermainkan hukum dan pasal, mafia hukum dan peradilan hingga sampai keputusan hakim yang dapat dibuat seenaknya.
2. Para oknum di POLRI dan KEJAKSAAN merasa terancam kedudukannya dengan adanya KPK ini karena mereka yang selama ini mencari uang dengan cara penyalahgunaan jabatan dan fungsi serta tugasnya dalam menangani kasus korupsi menjadi diketahui oleh KPK. Oleh karena itu POLRI dan KEJAKSAAN berusaha mati-matian menghentikan langkah KPK dan kalo bisa merontokan KPK.
Sudah waktu system rekrutmen dan kenaikan jabatan di tubuh POLRI dan KEJAKSAAN dilakukan dengan ‘TANPA SOGOKAN” sehingga kelak nantinya tidak ada lagi oknum yang berusaha melakukan korupsi dengan maksud agar uang yang telah dikeluarkannya harus kembali ketika anggota POLRI dan KEJAKSAAN sudah bekerja dilembaga tersebut.
Untuk menghentikan korupsi di tubuh POLRI dan KEJAKSAAN dengan adanya mafia hukum dan peradilan maka haruslah dibersihkan dari atas kebawah. Karena jika atas bersih maka akan mudah membersihkan yang dibawah.
Sudah waktunya Anggodo ditahan. Jika POLRI dapat dengan mudah menahan Bibit dan Chandra, maka sebenarnya lebih mudah untuk menahan Anggodo. Tetapi logika ini tidak disadari oleh POLRI. Mereka masih menangguhkan penahanan Anggodo dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Dari kacamata rakyat biasa sebenarnya melihat bahwa para pejabat kita sangat mudah sekali disetir oleh seorang Anggodo. Jadi sebenarnya kita bertanya, yang jadi presiden ini Anggodo atau SBY ? Kenyataannya Anggodo bebas dan santai-santai aja tuh.
Kamis, 12 November 2009
BENANG MERAH KASUS KPK-POLRI
DARI SEMUA YANG TELAH TERJADI KITA DAPAT MENGAMBIL BENANG MERAH KASUS KPK-POLRI SEBAGAI BERIKUT :
PIHAK-PIHAK YANG SEBELUMNYA SELALU LELUASA DALAM MENJALANKAN PRAKTEK KORUPSINYA MERASA BENCI DAN TERHALANG LANGKAHNYA OLEH KEBERADAAN KPK. SEHINGGA MEREKA MELAKUKAN BERBAGAI UPAYA UNTUK MERONTOKKAN KPK DENGAN CARA MERONTOKKAN PARA PEJABATNYA. TERMASUK DENGAN REKAYASA KRIMINALISASI DAN FITNAH, KARENA ITU CARA YANG PALING MEMUNGKINKAN. LANTAS JIKA KPK INI DIBIARKAN ADA DAN MENYADAP SERTA MENGETAHUI BANYAK HAL TENTANG KORUPSI MEREKA MAKA MEREKA SEMUA ITU AKAN MENJADI TERANCAM DAN TIDAK LAGI DAPAT MENCARI KEKAYAAN LEWAT JALAN KORUPSI. JADI, MUDAH KAN MELIHAT BENANG MERAHNYA.
KPK tetap harus ada
rekayasa kpk
SEBENARNYA SEJAK ERA PEMERINTAHAN YANG TELAH LALU, KITA TELAH MELIHAT SECARA GAMBLANG BAHWA KONSPIRASI KORUPSI DAN HUKUM ITU MELIBATKAN OKNUM-OKNUM DI INSTITUSI POLRI, KEJAKSAAN, DPR DAN EKSEKUTIF SERTA PENGUSAHA-PENGUSAHA DILUAR SISTEM. JADI TIDAK HERAN JIKA KEBERADAAN KPK MEMBUAT MEREKA SEMUA MENJADI KHAWATIR AKAN DISADAP DAN DIKETAHUI SERTA TIDAK BISA KORUPSI LAGI. ADALAH SANGAT MUNGKIN JIKA TERJADI KRIMINALISASI KPK DAN REKAYASA BERBAGAI PIHAK. DAN DALAM KASUS YANG MENCUAT SEKARANG INIPUN, ORANG BODOH DAPAT MELIHAT ADANYA UPAYA MELINDUNGI REKAYASA TERSEBUT YANG TERLIHAT MEMAKSAKAN DIRI SEHINGGA ORANG BODOHPUN BANYAK MELIHAT KEJANGGALAN DAN KEANEHAN. RENCANA MEREKA ADALAH MERONTOKKAN PARA PIMPINAN KPK DAN PADA AKHIRNYA AKAN MENCIDERAI KPK SEHINGGA KPK AKAN HANCUR SEHINGGA MEREKA AKAN DENGAN LELUASA KEDEPANNYA DALAM MELAKUKAN KORUPSI LAGI YANG NOTABENE ADALAH SUMBER MATA PENCAHARIAN MEREKA UNTUK MENCARI KEKAYAAN.
NAMUN KINI PARA OKNUM YANG BAGIAN DARI REKAYASA ITU MULAI MEMBUKA DIRI DAN KEJUJURAN MEREKA.ALHASIL RENCANA PARA PEREKAYASA ITU PUN BERUBAH DARI PLAN A KE PLAN B, DAN JIKA PLAN B GAGAL AKAN MELAKSANAKAN PLAN C, BEGITU SETERUSNYA. YANG MENJADI PERTANYAAN ADALAH : KENAPA ANGGODO BEBAS BERKELIARAN ? PADAHAL SUDAH SEJELAS KRISTAL YANG PALING BENING DIDUNIA BAHWA ANGGODO BANYAK MENGATUR REKAYASA DAN BERADA DIATAS PARA PEJABAT KITA. MEREKA BERALASAN BAHWA ANGGODO TIDAK CUKUP BUKTI, TAPI TERLALU DIBUAT-BUAT. NAMUN KITA YAKIN AKAN
SAYA BERHARAP MUDAH-MUDAHAN KPK MEMBUKA SEMUA TRANSKIP REKAMAN TENTANG BERBAGAI PIHAK YANG TERLIBAT DALAM REKAYASA TERSEBUT YANG BELUM DISIARKAN. DAN SAYA HARAP SEMUA REKAMAN ITU DISIARKAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DISIARKAN SECARA NASIONAL OLEH STASIUN TELEVISI DAN RADIO SELURUH INDONESIA.
Selasa, 29 September 2009
HUKUMAN BUAT PEMFITNAH
HIDUP KPK!
Sabtu, 26 September 2009
PESAN BUAT PARA KORUPTOR
Eko Budiyanto, S.Sos.
Alumni Kriminologi Universitas Indonesia